PRESS RELEASE GERAKAN RAKYAT MERDEKA “TINDAKAN REPRESIF APARAT KEPOLISIAN SATPOL PP DAN OKNUM ORMAS KEPADA MASSA AKSI GERAKAN RAKYAT MERDEKA”

Read Time:6 Minute, 43 Second

clpknews.com- Palangkaraya, Pada tanggal 14 November 2022 Gerakan Rakyat Merdeka (GERAM) kembali turun
ke jalan melakukan aksi jilid ketiga terkait Evaluasi Kinerja Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Padahal sudah 2 kali sebelumnya masa aksi turun ke jalan ingin menemui gubernur dan wakil gubernur namun tidak pernah di gubris. Aksi jilid pertama dilakukan dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2022, dan jilid kedua pada tanggal 10 November 2022. Pada aksi jilid kedua pada tanggal 10 November massa aksi GERAM di benturkan dengan massa aksi dari beberapa organisasi masyarakat. Sampai saat ini Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tetap tidak mau bertemu dengan aksi massa dari GERAM.

Mahasiswa dan masyarakat terus melakukan perlawanan yang masif mengenai beberapa permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Dan sudah 3 kali turun aksi namun gubernur dan wakil gubernur enggan untuk menemui masa. Pemerintah nyatanya tidak menunjukkan itikad baik untuk mendengarkan atau sekadar menemui masyarakat guna memberikan respons terhadap tuntutan yang terus digaung kan. Hal ini menyebabkan terus bergulirnya kekecewaan terhadap tiga tahun masa kerja pemerintah provinsi Kalimantan Tengah yang dinilai angkuh dan terus bersikap apatis terhadap suara rakyat. Tindakan angkuh tersebut dapat tercermin dari respons pemerintah yang justru terus melakukan manuver kebijakan yang berujung pada kepentingan dan keuntungan personal, bukan masyarakat. Gambaran singkat ini telah
menunjukkan bahwa rezim telah mempertontonkan kegagalannya dengan berkhianat pada masyarakat.

Hingga sampai pada aksi jilid ketiga Gubernur dan Wakil Gubernur nyatanya tidak menunjukkan itikad baik untuk mendengarkan atau sekedar menemui masyarakat guna memberikan respons terhadap tuntutan yang terus digaung kan. Mirisnya lagi Gubernur dan Wakil Gubernur seakan membiarkan masyarakatnya berbenturan dengan aparat keamanan dan beberapa oknum ormas yang berhadir pada aksi. Dalam aksi kali ini mahasiswa dan masyarakat banyak mengalami tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan baik dari kepolisian bahkan Satpol PP hingga beberapa masa aksi harus di rujukan ke rumah sakit.

Dengan terjadinya tindakan represif maka kemarahan mahasiswa dan masyarakat
semakin memuncak hingga menuai respons dari beberapa organisasi, kelembagaan dan masyarakat luas. Banyak pihak yang mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh aparat
keamanan. Hal ini menunjukkan bagaimana wajah demokrasi di Kalimantan tengah yang
sesungguhnya. Pemerintah terkesan antipati dalam kritikan bahkan masukan dari masyarakat. Ini akan menjadi sebuah catatan evaluasi untuk pemerintah agar tidak boleh tutup telinga dan terkesan menutup diri untuk menemui orang-orang yang menyampaikan aspirasi dan keresahannya kepada pemerintah.

Aksi sudah dilakukan sampai jilid ke 3 tapi masa aksi tak kunjung dijumpai, perilaku seperti ini harusnya jangan melekat pada seorang pemimpin yang sudah seyogyanya mengayomi masyarakat. Tidak ada hal lain selain ingin menyampaikan aspirasi, tuntutan dan keresahan dari masa aksi yang ingin menyampaikan secara langsung dan berdialog kepada
pemangku kebijakan. Terjadinya tensi yang tinggi juga diakibatkan massa aksi yang hanya diberi janji-janji oleh otoritas di kantor gubernur bahwasanya mereka siap menemui massa aksi dan mau menerima aspirasi yang disampaikan. Momen yang ditunggu-tunggu tetap nihil hasil dan sampai sore hari pun gubernur tidak keluar dari kantor hingga menyebabkan kekecewaan massa aksi yang hanya diberi janji tapi kenyataan di lapangan tidak berbanding lurus.

Pada aksi Jilid Ke-III ini massa aksi GERAM membawa 12 poin tuntutan yang ingin disampaikan dalam evaluasi kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, diantaranya :

Menuntut Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah untuk menyelesaikan visi, misi, dan janji-janji politik yang diberikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah.
Menuntut Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah agar lebih serius dalam hal mensejahterakan masyarakat Kalimantan Tengah.
Menuntut Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah untuk mewujudkan ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas penghubung antar kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah.
Menuntut Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah agar segera menyelesaikan akar permasalahan pada bencana banjir..
Menuntut Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang berintegritas terhadap tenaga kontrak berkaitan dengan hak-hak tenaga kontrak.
Menuntut Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah untuk mendesak DPRD Kalimantan Tengah agar menyuarakan tentang RKUHP, RUU Sidiknas, dan RUU
Masyarakat Hukum Adat.
Menuntut pemerintah daerah Kalimantan Tengah untuk dapat mengeluarkan regulasi tentang tambang rakyat yang menjadi mata pencaharian masyarakat Kalimantan
Tengah.
Mendesak pemerintah daerah untuk menyelesaikan kesenjangan pendidikan baik sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan bantuan pendidikan yang tepat sasaran mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga Perguruan tinggi.
Menuntut pemerintah daerah Kalimantan Tengah untuk menyelesaikan permasalahan
terkait Food Estate.
Menuntut pemerintah daerah Kalimantan Tengah untuk menyelesaikan permasalahan
dalam hal kesehatan khususnya stunting, di Kalimantan Tengah.
Mendesak pemerintah daerah Kalimantan Tengah untuk memberikan ruang Demokrasi, kebebasan berekspresi serta memberantas oknum atau kelompok yang bersifat diskriminatif dan rasis. Serta melepas narasi-narasi sara.
Mendesak dan menuntut pemerintah untuk mengeluarkan pergub turunan UU TPKS serta menyiapkan rumah konseling

Dalam kronologi aksi pada tangga 14 November 2022, massa aksi berkumpul di depan kantor gubernur pada pukul 14.00 WIB, aksi ini adalah aksi damai yang dilakukan dengan konsisten oleh massa aksi. Aksi diawali dengan orasi dari beberapa perwakilan mahasiswa dan masyarakat, selanjutnya massa aksi meminta agar gubernur Kalimantan Tengah menemui massa aksi namun, sampai dengan pukul 15.00 WIB bapak Gubernur tidak kunjung menemui massa aksi. Negosiasi sudah dilakukan dengan baik langsung dengan Kapolres Palangka Raya, namun Kalpolres juga tidak bisa memastikan dan menjamin agar Gubernur keluar. Akhirnya massa sabar menunggu beberapa menit dan tidak ada kepastian dari Gubernur.

Pukul 15.30 massa aksi bergeser ke pintu masuk kantor gubernur bertujuan untuk masuk ke kantor gubernur. Namun, setelah massa aksi bergeser ke pintu masuk kantor Gubernur aparat keamanan justru menutup pintu dengan pagar besi yang mengakibatkan saling dorong antara massa aksi dan petugas keamanan.

Pukul 16.00 massa aksi dihadiri oleh juru bicara gubernur dan melakukan loby dengan kesepakatan gubernur akan menemui massa aksi. Massa aksi memberikan kesempatan waktu
10 menit agar Gubernur Kalimantan Tengah dapat menemui massa aksi. Namun setelah ditunggu Gubernur Kalimantan Tengah masih tidak kunjung menemui massa aksi.

Pada pukul 16.30 gerbang dibuka dan pihak PEMPROV meminta waktu lagi agar dapat menghadirkan gubernur di kerumunan maksa aksi hingga pukul 16.50 massa aksi menunggu kembali karena janjinya dari pihak PEMPROV dapat menghadirkan gubernur di tengah tengah
massa aksi.

Pada pukul 17.00 WIB massa aksi yang sudah menunggu lama kehadiran gubernur merasa kecewa karena berulang kali merasa dibohongi. Oleh karna itu massa aksi mencoba untuk menurunkan bendera merah putih setengah tiang sebagai penanda bentuk kekecewaan atas tindakan gubernur Kalimantan Tengah yang tidak kunjung menemui massa aksi.

Pada pukul 17.15 massa aksi yang mencoba untuk menurunkan bendera setengah tiang namun tetap di halang halangi oleh petugas keamanan. Petugas keamanan yang mencoba
menghalang halangi massa aksi justru melakukan tindakan represif terhadap massa aksi bahkan sampai melakukan pemukulan terhadap massa aksi yang berkumpul di depan tiang bendera kantor gubernur.

Sekitar pukul 17.30 personel SATPOL PP mengerumuni mahasiswa yang berkumpul
di depan tiang bendera dan melakukan pemukulan secara brutal terhadap massa aksi. Tindakan represif itu berupa pemukulan ditendang dan diinjak-injak. Dari tindakan represif itu
mengakibatkan tiga orang mahasiswa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka sobek di pipi dan di dada.

Pukul 17.45 melihat tindakan yang semakin brutal dilakukan personil keamanan maka massa aksi memutuskan untuk mundur dan membubarkan diri karena dari awal aksi ini adalah aksi damai yang tidak menginginkan adanya kericuhan. Terhadap peristiwa anarkis dari aparat keamanan ini massa aksi sangat kecewa dan menyayangkan atas apa yang terjadi karena seyogyanya petugas keamanan bertugas mengamankan agar aksi bisa kondusif namun yang terjadi adalah tindakan pemukulan secara brutal terhadap massa aksi.

Melihat kondisi demokrasi di Kalimantan tengah yang sedang darurat karena dugaan pembungkaman baik dari ormas maupun aparat keamanan dan atas dasar kemanusiaan maka kami mengecam keras tindakan represif yang terjadi hari ini. Maka dari itu kami menyatakan :

Menuntut Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah untuk bertanggung jawab penuh
terhadap tindakan represif aparat keamanan yang berjaga di kantor gubernur.
Menuntut Polda Kalimantan tengah untuk mengevaluasi kinerja dari aparat keamanan yang bertugas terkhusus Polresta Palangka Raya.
Menuntut agar polisi dan Satpol PP yang melakukan tindakan represif untuk ditindak tegas dan diberikan sanksi.
Menuntut agar Kasatpol PP Kalimantan tengah dicopot dari jabatannya.
Mengutuk setiap tindakan represif dan juga provokasi yang dilakukan Oknum ormas dan aparat keamanan.
Meminta Kapolri dan presiden Joko Widodo untuk menaruh atensi pada demokrasi di Kalimantan tengah yang sekarang sedang darurat

Palangka Raya, 14 November 2022,
Gerakan Rakyat Merdeka (GERAM)

(Lap.Panca/Tim Redaksi)
Sumber : GERAM ( Gerakan Rakyat Merdeka)